Landasan Hukum Usaha Pembelaan Negara

Ketentuan-ketentuan mengenai dasar landasan hukum usaha pembelaan negara diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun landasan hukum dalam usaha pembelaan negara sebagai berikut: 1. Landasan Konstitusional a. UUD 1995 Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga … Baca Selengkapnya Landasan Hukum Usaha Pembelaan Negara

Peran Anggota BPUPKI Dalam Perumusan Dasar Negara

Peran anggota BPUPKI sangatlah penting yaitu mempersiapkan kemerdekaan dengan menetapkan dan merumuskan dasar negara, mengubah kata-kata yang tidak sesuai dengan norma-norma atau tidak sesuai dengan dasar negara Indonesia, mengesahkan pancasila sebagai Ideologi negara Indonesia. Setiap anggota BPUPKI mendapatkan tugas masing-masing, yaitu ada yang memproklamasikan kemerdekaan Negara Indonesia, menyusun teks proklamasi, menandatangani proklamasi, dan mengetik naskah … Baca Selengkapnya Peran Anggota BPUPKI Dalam Perumusan Dasar Negara

Bela Negara Dalam Kehidupan Sehari-hari

Wujud upaya pembelaan negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkoban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan smdan kesatuan bangsa indonesia, keutuhan wilayah nusantara dan yurisdiksi (hukum) nasional serta nilai-nila pancasila dan UUD 1945. Keikutsertaan setiap warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari dapat dimulai dari lingkungan, lingkungan sekolah, lingkungan … Baca Selengkapnya Bela Negara Dalam Kehidupan Sehari-hari

Urusan Pemerintah Pusat Yang Tidak Diserahkan Kepada Daerah

Urusan pemerintah pusat yang tidak diserahkan kepada daerah telah diatur oleu Undang – Undang No 32 Tahun 2004 mengenai Pemda (Pemerintah Daerah) yang menegaskan bahwa penyelenggaraan desentralisasi memberikan syarat pada setiap urusan yang berkaitan dengan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Namun yang perlu kita ketahui adalah pembagian setiap urusan yang berkaitan antar keduanya telah dilimpahkan … Baca Selengkapnya Urusan Pemerintah Pusat Yang Tidak Diserahkan Kepada Daerah

Alasan Bpupki Dibubarkan

Indonesia memiliki banyak sejarah yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Karena didalamnya terdapat nilai patriotisme yang sangat kuat. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Cosakai) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang guna merancang dasar negara. Alasan Jepang mengapa membentuk BPUPKI: Pada tanggal 1 Maret 1945 panglima tentara letnan jenderal … Baca Selengkapnya Alasan Bpupki Dibubarkan

Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Jelaskan pentingnya dasar negara bagi suatu negara.? Pancasila merupakan dasar negara bagi Indonesia yang telah ada sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Pengertian Dasar negara adalah suatu landasan kehidupan bagi sebuah negara. Dasar negara merupakan tiang berdirinya sebuah negara, ibarat bangunan tanpa adanya tiang akan roboh, sama halnya dengan sebuah negara. Manfaat dan Fungsi Pancasila sebagai … Baca Selengkapnya Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia

Kedudukan lembaga negara Kementrian dan lembaga negara Non-Kementrian adalah sama, mereka sama-sama berada dibawah presiden, pembantu presiden dan bertanggung jawab pada presiden. Lembaga Kementrian fungsinya melakukan tugas kepemerintahan yang sifatnya birokrasi dari eksekutif (presiden) yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. … Baca Selengkapnya Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia

Jelaskan Asas Asas Pemilu Di Indonesia Dan Tujuan Penyelenggaraannya

Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu lambang demokrasi di mana rakyat dapat memilih secara langsung siapa yang akan menjadi pemimpin negara. Dalam pemilu, secara langsung rakyat beraspirasi, siapa pemimpin terbaik yang memenuhi standar kualitas menjadi seorang memimpin negara ataupun daerah. Jenis-jenis pemilu ada 2, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional, berikut penjelasannya: Dalam sistem distrik, satu … Baca Selengkapnya Jelaskan Asas Asas Pemilu Di Indonesia Dan Tujuan Penyelenggaraannya